Mantan Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Said Didu mengakui perusahaan negara kerap dijadikan lahan penggalangan dana oleh partai politik. Proyek-proyek besar di perusahaan negara, kata dia, selalu menjadi incaran partai politik.
"Terjunnya partai politik dalam proyek BUMN itu menggunakan banyak modus, mulai membantu mengegolkan anggaran untuk proyek BUMN kemudian mendapatkan kickback fee. Atau ikut bermain langsung dengan membawa perusahaan mereka dalam mengambil proyek tertentu," kata Said saat dihubungi kemarin.
Sebelumnya, dalam dokumen berisi catatan pembicaraan dua tersangka kasus suap, Muhammad Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang, terungkap peran Nazaruddin yang mengatur anggaran untuk BUMN (Koran Tempo, 13 Juli).
Said menuturkan bahwa saat dirinya menjabat di Kementerian BUMN, tak jarang ia menerima tamu politikus yang menawarkan proyek-proyek ke BUMN. Para anggota partai politik kerap mendampingi rekanan mereka ke kementerian. Tujuannya untuk memuluskan bisnis rekanannya itu. "Tolong dibantulah," kata Said menirukan bahasa yang sering dipakai para politikus.
Partai-partai besar, terutama partai penguasa, bahkan ambil bagian dengan turut mengatur jajaran direksi perusahaan. Lobi awalnya, kata Said, biasanya dengan mengenalkan nama-nama calon anggota direksi kepada pejabat kementerian. "Dia mengamankan dengan menempatkan orang," ujar Said, yang kini menjadi peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Menurut Said, dari sekitar 700 posisi direksi di 141 BUMN, bisa ada 850 usulan calon anggota direksi yang masuk ke pemerintah. "Sebanyak 80 persen dari usulan partai politik," katanya.
Tak mau BUMN terus-menerus menjadi lahan bisnis partai politik, kata Said, Kementerian BUMN mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. "Seluruh karyawan dan direksi BUMN tak boleh terlibat dalam partai politik," ujar Said.
Mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil membenarkan hal ini. Menurut dia, direksi yang ditunggangi partai politik gampang diintervensi. Dia mendorong pengawalan yang ketat dalam proses penganggaran di Dewan Perwakilan Rakyat dan perekrutan direksi BUMN agar perusahaan negara tak dijadikan sapi perah.
Sementara itu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar belum memberi tanggapan. Pesan pendek ataupun telepon dari Tempo tak dijawabnya.
BUMN Biasa Jadi Sapi Perah Partai Politik
Tempo.co. Jumat, 15 Juli 2011