Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali dari tahun 1999 hingga 2002 telah memunculkan banyak polemik di bangsa ini.
Sebab, amandemen itu menjadi pintu masuk neoliberalisme dalam sendi-sendi kehidupan negara.
"Jelas, UUD amandemen ini pintu masuk neoliberalisme. Ini bukan melahirkan demokrasi tetapi anarki," tegas mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie di kediaman ekonom senior Rizal Ramli, Senin (23/4).
Dia kemudian mencontohkan gelaran pilkada dan pilpres yang dipilih langsung oleh rakyat dengan mekanisme 50 persen plus 1. Baginya, sistem pemilihan langsung ini telah melahirkan liberalisme bahkan mengarahkan kepada anarkisme.
"Sebab semua merasa dipilih rakyat. Bupati bisa tidak menjalankan instruksi presiden karena merasa dipilih rakyat juga sama dengan presiden," bebernya.
Kendati praktik liberalisme sudah ada di masa Orde Baru (Orba) terutama setelah keluarnya UU 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) atas inisiasi tim ekonomi berkeley, namun setelah perubahan UUD membuat arus itu semakin deras.
"Lihat saja ada UU Migas dan UU neolib lainnya, semuanya berpangkal pada UUD amandemen," pungkas mantan kader PDIP tersebut. [ian]
Laporan: Adityo Nugroho Selasa, 24 April 2018
Rmol.id