Syarwan Hamid: Kembali ke UUD 1945 atau Jokowi-JK Lengser

Puluhan tokoh nasional bersama dengan sejumlah aktivis mahasiswa lintas kampus berkumpul di Gedung Joang 45. Kehadiran mereka untuk membahas perjalanan bangsa Indonesia selama 70 tahun Indonesia merdeka. Momentum tersebut juga digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam pertemuan tersebut sebut saja Mantan Mendagri dan Kasum ABRI Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, aktivis nasional Ratna Sarumpaet, Letjen TNI Mar (Purn) Soeharto, Marwan Batubara, Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru Fuad Bawazier dan Pendeta Natan Setiabudi serta Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun M Biomed.

Dalam rembug nasional itu semua peserta dan juga tokoh nasional sepakat jika kondisi Indonesia dari hari ke hari semakin buruk. Kondisi bangsa Indonesia semakin buruk karena terjadinya Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali sejak era reformasi. Sejumlah tokoh nasional juga berpendapat persoalan bangsa Indonesia bisa diurai hanya dengan mengembalikan UUD 1945 yang murni dan konsekuen.

Terkait dengan hal tersebut Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus menjadi orang paling depan untuk mewujudkan hal tersebut. Jika keduanya tidak mampu atau tidak mau melakukan hal itu maka tidak ada pilihan lain kecuali keduanya harus lengser ditengah jalan.

"Rembug Nasional Tokoh Bangsa memutuskan segera kembali ke UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945," kata Ali Mahsun di Gedung Joeang, Kamis (15/10).

Sementara itu Fuad Bawazier menyoroti kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama setahun. Salah satu persoalan yang disorot adalah soal terjadinya kebakaran hutan dan lahan di pulau Sumatera dan Kalimantan.

"Hutan di Kalimantan milik Malaysia tidak terbakar, kenapa hutan Indonesia terbakar? Kenapa PT. Freeport tidak tunduk pada Undang-undang? Indonesia miliki masalah sangat akut akibat kebobrokan sistem selama 17 tahun reformasi," kata Fuad.

Di sudut lain Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid juga memiliki pandangan serupa. Baginya 17 tahun reformasi belum bisa menyejehterakan rakyat. Hal yang terjadi rakyat Indonesia tidak semakin sejahtera namun justeru terpuruk dalam garis kemiskinan.

Jenderal bintang tiga itu menjelaskan kondisi bangsa Indonesia sudah demikian kacau-balau. Baginya tidak ada pilihan lain kecuali harus kembali kepada UUD 1945 yang murni dan konsekuen.

"Tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada UUD 1945 yang murni dan konsekuen. Jika Jokowi dan JK tidak mendukung hal ini maka tidak ada pilihan lain kecuali keduanya harus mundur," kata bekas Kasum ABRI.

Sementara itu mantan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Letjen TNI (Purn) Soeharto menjelaskan bahwa Indonesia sudah tidak berdaulat. Indonesia harus segera diselamatkan, kembali ke Pancasila dan UUD 1945 (asli). Jika tidak, bangsa Indonesia akan jadi bangsa aborigin di negeri sendiri.

"Oleh karena, rakyat, mahasiswa, pemuda, dan TNI harus segera ambil sikap tegas dan bergerak selamatkan Indonesia, tegas Letjen TNI Pur Soeharto di lokasi serupa.

Bahaudin Marcopolo. Oct 16 2015
Sumber: merahputih.com
Foto: Sejumlah tokoh berkumpul di Gedung Joang dalam acara Rembug Nasional membahas dinamika politik di tanah air (Foto/Dokumentasi APKLI)